Penulis: Seto Apriyadi

Skripsi

Jurusan: Perpetaan

Tahun 2007

Intisari

Penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia saat ini sangat terkait dengan biaya dalam pengumpulan serta pengolahan data fisik dan data yuridis. Biaya pendaftaran tanah diharapkan dapat dijangkau bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Subsidi dalam pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah agar biaya penyelenggaraan pendaftaran tanah terjangkau oleh masyarakat belum terlaksana. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran keuangan yang dimiliki pemerintah. Untuk itu, pemerintah membatasi kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik. Untuk mengatasi kendala tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto melaksanakan pensertipikatan tanah secara massal swadaya dan bekerjasama dengan BPD Jatim Kantor Cabang Mojokerto dalam pembiayaan pensertipikatan tanahnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mencakup tiga permasalahan. Pertama, apakah biaya pensertipikatan tanah secara kredit tersebut telah sesuai dengan PP 46 Tahun 2002 ? Kedua, dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui kredit tersebut apakah proses pelaksanaan pensertipikatan tanah massal swadaya melalui perkreditan BPD Jatim telah sesuai dengan PMNA/KBPN 3 Tahun 1997 ? Ketiga, apakah manfaat dan kerugian yang akan diperoleh masyarakat peserta pensertipikatan tanah secara kredit tersebut?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang berhubungan langsung dengan penelitian. Model pendekatan kualitatif dilakukan terhadap suatu masalah yang spesifik dan berkembang pada saat proses berlangsungnya penelitian tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa (1) Pembiayaan dalam pensertipikatan massal swadaya melalui perkreditan BPD Jatim berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor 570.35-8646 tidak sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2002, (2) pelaksanaan proses pensertipikatan tanah massal swadaya melalui kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tidak seluruhnya sesuai dengan PMNA / KBPN Nomor 3 Tahun 199, dan (3) manfaat bagi masyarakat antara lain adalah biaya pensertipikatan tersebut murah, proses pendaftaran tanahnya mudah, dan waktu pensertipikatan tanahnya cepat, sedangkan kerugiannya tidak dirasakan oleh masyarakat peserta.

Penulis: Ridho G. Ali

Skripsi

Jurusan Perpetaan

Tahun 2007

Intisari

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembuatan program aplikasi basis data gambar ukur, juga untuk mengetahui kecepatan dan kemudahan program dalam membantu pengelolaan arsip gambar ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Action Research. Dengan melibatkan karyawan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten bersama-sama untuk mengetahui kelemahan dan kemudahan program aplikasi basis data gambar ukur dalam membantu
pengelolaan arsip gambar ukur serta mendapatkan metode pengelolaan arsip gambar ukur baru. Program aplikasi basis data gambar ukur dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari aplikasi microsoft access dan visual basic. Program ini memberikan kemudahan dalam penyimpanan dan pencarian arsip gambar ukur yang berupa data raster dan dapat berguna sebagai cadangan arsip gambar ukur. Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan petugas, pengelolaan arsip GU dengan program aplikasi basis data gambar ukur didapatkan hasil bahwa 99,5% menyatakan lebih cepat dalam mencari arsip GU dengan menggunakan program aplikasi basis data GU dan 0.5% menyatakan kecepatan antara mencari arsip GU tanpa menggunakan program aplikasi atau dengan menggunakan program aplikasi adalah sama.
Kemudian 86,36% menyatakan tidak kesulitan mengoperasikan program aplikasi tersebut, sedangkan 13,64% menyatakan kesulitan mengoperasikannya.
 

Penulis: Ria Yuliani

Skripsi

Jurusan: Perpetaan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survai dengan maksud untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel yang diduga merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah secara sporadis. Tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, persepsi tentang pelayanan pensertipikatan dan persepsi tentang biaya pensertipikatan merupakan variabel pengaruh, sedangkan variabel terikat adalah minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah. Dari 3.633 orang pemilik tanah yang sudah sertipikat maupun yang belum sertipikat di Desa Kedungrandu diambil sebanyak 100 orang sebagai sampel responden dengan teknik pengambilan sampel secara acak sederhana (Simple Random Sampling). Pengumpulan data dilakukan dengan cara angket dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul datanya. Untuk menguji hipotesis tentang distribusi dari ukuran-ukuran variabel penelitian dilakukan uji kai kuadrat, dan hubungan antar variabel diketahui dengan menggunakan
analisa tabulasi silang, kemudian tingkat keeratan hubungan antara variabel pengaruh dengan variabel terpengaruh diukur dengan uji koefisien kontingensi.

Hasil penelitian menunjukkan dari uji Kai Kuadrat masing-masing faktor diperoleh nilai X² sebagai berikut tingkat pendidikan (X1) adalah 11,85, tingkat pendapatan (X2) adalah 44,33, persepsi tentang pelayanan pensertipikatan (X3) adalah 65,07 dan persepsi tentang biaya pensertipikatan (X4) adalah 7,84. Nilai X² yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05 dan dk=2 dari Tabel Distribusi Kai Kuadrat diperoleh angka 5,991 dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, persepsi tentang pelayanan dan persepsi tentang biaya pensertipikatan secara signifikan mempengaruhi minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah. Dari analisis tabulasi silang diperoleh hasil bahwa faktor tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, persepsi tentang pelayanan pensertipikatan dan persepsi tentang biaya pensertipikatan menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh positif terhadap minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah. Dari uji koefisien kontingensi diketahui bahwa besaran nilai faktor tingkat pendidikan adalah 0,325 yang artinya bahwa tingkat keeratan hubungannya adalah rendah, faktor tingkat pendapatan adalah 0,554 yang artinya bahwa tingkat keeratan hubungannya adalah sedang/cukup, faktor persepsi tentang pelayanan pensertipikatan adalah 0,627 yang artinya bahwa tingkat keeratan hubungannya adalah sedang/cukup, faktor persepsi tentang biaya pensertipikatan adalah 0,269 yang artinya bahwa tingkat keeratan hubungannya rendah.

Penulis: Agus Tresna

Jurusan: Perpetaan

Tahun 2007

Untuk mengetahui jawaban permasalahan di atas dilakukan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak PT.Kereta Api (Persero), Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Kepala Desa Soreang dan beberapa masyarakat yang menguasai tanah bekas rel, juga hasil dari kuesioner. Data sekunder diperoleh dari peraturanperaturan, buku-buku dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dari hasil penelitian diketahui beberapa hal sebagai berikut: Pertama, sejak berhentinya jalur kereta api Bandung-Ciwidey (1979an), PT.Kereta Api (Persero) tidak mengelola tanah tersebut sehingga tanahnya diokupasi oleh masyarakat. Kedua, bahwa tanda bukti pemilikan PT.Kereta Api (Persero) terhadap tanah tersebut berupa Grondkaart nomor 24, 25 dan 26. Ketiga, masyarakat yang menguasai tanah tersebut ada yang secara langsung melakukan okupasi serta ada yang memperolehnya dari hasil jual beli dengan masyarakat yang menguasai sebelumnya yaitu para bekas pegawai PJKA atau seakan-akan waris dari orang tuanya. Keempat, masyarakat yang menguasai tanah tersebut ada yang mempunyai perjanjian sewa dengan PT.Kereta Api (Persero) dan ada yang liar. Kelima, ada dua sebab yang dapat menimbulkan konflik atas tanah tersebut yaitu rencana pengaktifan jalur kereta api dan kebijakan PT.Kereta Api (Persero) yang akan memberikan tanahnya bila ada pihak ketiga yang memerlukan dan dianggap menguntungkan untuk mereka. Keenam, bila tanah bekas rel tersebut akan dipergunakan oleh PT.Kereta Api (Persero), kepada masyarakat hanya akan diberikan uang “sekedarnya” yang jumlahnya tidak sama setiap orang sedangkan masyarakat ingin diberikan ganti rugi sesuai dengan nilai bangunan yang mereka miliki. Ketujuh, dalam upaya mengatasi kemungkinan konflik PT.Kereta Api (Persero) akan mengedepankan musyawarah, tetapi bila tidak ada kesepakatan akan dilakukan penggusuran dengan melibatkan instansi yang berwenang.

Penulis: Yeyet Rachayu

Skripsi

Jurusan: Manajemen Pertanahan